BERITA SATUAN BINMASINFORMASI TERBARURANGKAIAN KEGIATAN POLRES

Arahan Kapolres Halteng dalam Rapat kerja Kepala Daerah dan perangkat pemerintah lainya se-Kab.Halteng

Polres Halteng

senin, (29/01/18), Bertempat di aula kantor Bupati Halteng telah di laksanakan acara pembukaan rapat kerja Kepala Daerah dan perangkat pemerintah lainnya se Kab.Halteng.

Kegiatan ini di hadiri oleh Bupati Halteng. Drs. Edy Langkara MH, Para Asisten dan Staf ahli Bupati, Kapolres Halteng AKBP. Yulianto Rombe B, SH, Mewakili Kejari Halteng, Kasi Pidsus Bpk. Jefri Gultom, Danramil 1505-02/Weda. Kapten Hasan Lestaluhu, Kasat Binmas Polres Halteng. Iptu, Abdul Hamid, Anggota DPRD Halteng, Para pimpinan SKPD Halteng dan Peserta kegiatan terdiri dari, Para Camat, Kades beserta pendamping Desa, TP PKK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kab.Halten. keseluruhan berjumlah 260 orang.

Adapun susunan acara kegiatan rapat kerja di awali dengan Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia raya dan Mars PKK, Pembacaan Doa dan Laporan kepala BPMD Halteng, Bpk Ridwan Basalem tentang kegiatan Rapat Kerja Kepala Daerah dan perangkat pemerintah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut AKBP. Yulianto Rombe B, SH selaku penegak hukum yang ditugaskan memimpin Polres Halteng sebagai Kapolres Halteng memberikan arahan
– Mengenai UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah telah banyak mengalokasikan anggaran hingga ratusan triliun untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun kucuran dana tersebut untuk pembangunan Desa belum maksimal di manfaatkan oleh pemerintah Desa dengan berbagai sebab salah satunya adalah penyelewengan anggaran.
– Kami dari Polres Halteng selalu membuka diri tentang pengelolaan dana desa, jika ada kades yg punya kendala tentang aturan pengelolaan DD dan ADD kami siap membantunya.
РDi lapangan kami sudah menunjukan personil di setiap desa yang di sebut Bhabinkamtibmas, keberadaan mereka selain memelihara Kamtibmas di Desa juga melaksanakan pengawasan pengelolaan ADD dan DD, namun kami sampaikan  kepada para Kades tdk perlu takut dan cemas karna perioritas  pengawasan untuk mencegah bukan untuk mencari cari kesalahan atau menakutnakuti dan mengintimidasi, namun dalam pelaksaannya jika di temukan terang terangan atau ada bukti penyelewengan maka kami akan melakukan pengakan hukum sesuai tiga poin yg di dasari  MOU antara Kapolri, Mendagri dan Mendes
– Polri Dalam pengawasan dana Desa melalui personil Babinkamtibmas di peringatkan dengan tegas agar tidak ada yg bermain main dengan Kades serta staf desa lain dalam hal pengawasan, jika di temukan Bhabinkamtibmas yg bermain maka di harapkan kepada kades atau masyarakat untuk melaporkan ke saya untuk di tindak tegas anggota tersebut
– Setiap kegiatan yg berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD lebih baik di rencanakan terlebih dahulu untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dana yang transparan, bersih dan akuntabel.

Dengan diterimanya arahan dari pihak kepolisan diharapkan agar para Kepala desa dan perangkat desa dapat mengelolah Dana Desa dengan baik dan benar agar kabupaten halmahera tengah dapat menjadi Kabupaten yang makmur dan sejatera sesuai dengan program yang sudah di sepakati oleh desa itu sendiri.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close